Bogor – Pimpinan DPR RI, Komisi VIII DPR RI, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh RI serta Menteri Sekretariat Negara menegaskan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M saat Konferensi Pers usai bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Selasa (17/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Menteri Haji dan Umrah RI Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi akhir sekaligus penegasan atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilai berjalan aman, tertib, dan efisien. Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen memastikan seluruh jama’ah haji Indonesia memperoleh pelayanan yang aman, bermartabat dan sesuai standar hingga kepulangan kloter terakhir pada 1 Juli 2026.
Keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2026 tercermin dari tersedianya layanan transportasi, akomodasi, katering dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi jama’ah. Selain itu, layanan khusus bagi jama’ah lanjut usia dan penyandang disabilitas juga dinilai berjalan dengan baik.
Pemerintah menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Arab Saudi, otoritas Kerajaan Arab Saudi, DPR RI serta seluruh petugas haji yang bertugas di lapangan. Pemerintah pun berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2026 harus menjadi momentum untuk terus memperbaiki kualitas layanan bagi jama’ah Indonesia.
“Keberhasilan penyelenggaraan Haji tahun 2026 harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas layanan jama’ah. DPR juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi tantangan ke depan, termasuk perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah haji,” ujar Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri.
Menurutnya, DPR RI melalui Komisi VIII akan terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji agar hak-hak jama’ah tetap terlindungi dan kualitas pelayanan semakin meningkat pada masa mendatang.